BLT Bukan Solusi Redam Kenaikan Harga Sembako
Pemerintah kembali menggulirkan program Bantuan Langsung Tunai
(BLT) untuk meredam harga dampak dari kenaikan BBM. -
inilah.com
INILAH.COM, Subang - Pemerintah kembali menggulirkan
program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk meredam harga dampak dari
kenaikan BBM. Namun program itu ditentang karena dinilai bukan solusi
untuk meredam harga di pasar.
Meskipun warga berharap program BLT kembali digulirkan, namun mereka menyesalkan jika BLT itu untuk softtheraphy dari dampak kenaikan harga BBM. Dengan Rp300 ribu yang mereka terima tidak secara otomatis bisa mengendalikan harga pasar.
"Kalau Rp300 ribu diberikan di hari biasa, mungkin bisa membantu. Tapi kalau itu diberikan tapi harga BBM naik ya percuma saja, karena semua harga pasti naik," kata penerima BLT Umi Hani warga Kelurahan Karanganyar, Subang kepada INILAH.COM, Senin (12/3/2012).
Jika harus memilih, kata Ummi, dirinya lebih memilih pemerintah tidak menaikan harga BBM ketimbang menerima dana BLT. Pasalnya, kenaikan harga BBM memicu terjadinya kenaikan harga sejumlah barang di pasaran.
"Kalau harga-harga pada naik, ya uang Rp300 ribu itu tidak ada artinya apa-apa. Orang semua harga naik. Semoga saja Pak SBY tidak jadi menaikan harga BBM," harapnya.
Ketua Lembaga Advokasi Masyarakat Subang (LAMS) Cece Rahman menegaskan program BLT itu tidak ubahnya untuk pembenaran pemerintah atas kebijakan menaikan harga BBM. Cece menilai, program BLT itu bukan solusi cerdas di tengah naiknya harga sembako yang dipicu oleh kenaikan harga BBM.
"Itu bukan solusi, karena nominal BLT yang diterima warga dengan melangitnya harga-harga di pasar tidak sebanding. Dengan kondisi itu, rakyat dipaksa untuk memilih lapar atau membeli dengan harga selangit," terang Cece Rahman.
Cece, yang mengaku lembaganya kerap menerima keluhan harga itu menegaskan, dana BLT yang diterima warga itu seharusnya bukan untuk barter dengan kenaikan harga BBM. Pasalnya, kendati dana itu dicairkan saat harga pasar stabil, belum tentu bisa mencukupi kebutuhan warga.
"Apalagi itu untuk barter kenaikan harga BBM. Ini akan menjadi masalah baru di daerah-daerah. Dan masalah ini akan bertambah dengan pemberian BLT tidak merata atau tidak sesuai peruntukannya," imbuhnya.
Fakta di lapangan, kerap kali BLT dibagikan kepada keluarga petugas di tingkat pemerintahan desa. Masalah lain yang timbul dari BLT adalah adanya pemotongan dana BLT, misalnya, dari Rp300 ribu yang diterima oleh penerima bisa sampai Rp250 ribu hingga Rp200 ribu.
"Point nya adalah pemerintah membatalkan rencana kenaikan BBM sebelum membuat masalah baru di level grassroot. Dan saya kira, pemerintah seharusnya membereskan kontrak dengan asing, yang menjadi pemicu kenaikan harga BBM," terang Cece.[ang]
Sumber :
http://www.inilahjabar.com/read/detail/1839850/blt-bukan-solusi-redam-kenaikan-harga-sembako
Meskipun warga berharap program BLT kembali digulirkan, namun mereka menyesalkan jika BLT itu untuk softtheraphy dari dampak kenaikan harga BBM. Dengan Rp300 ribu yang mereka terima tidak secara otomatis bisa mengendalikan harga pasar.
"Kalau Rp300 ribu diberikan di hari biasa, mungkin bisa membantu. Tapi kalau itu diberikan tapi harga BBM naik ya percuma saja, karena semua harga pasti naik," kata penerima BLT Umi Hani warga Kelurahan Karanganyar, Subang kepada INILAH.COM, Senin (12/3/2012).
Jika harus memilih, kata Ummi, dirinya lebih memilih pemerintah tidak menaikan harga BBM ketimbang menerima dana BLT. Pasalnya, kenaikan harga BBM memicu terjadinya kenaikan harga sejumlah barang di pasaran.
"Kalau harga-harga pada naik, ya uang Rp300 ribu itu tidak ada artinya apa-apa. Orang semua harga naik. Semoga saja Pak SBY tidak jadi menaikan harga BBM," harapnya.
Ketua Lembaga Advokasi Masyarakat Subang (LAMS) Cece Rahman menegaskan program BLT itu tidak ubahnya untuk pembenaran pemerintah atas kebijakan menaikan harga BBM. Cece menilai, program BLT itu bukan solusi cerdas di tengah naiknya harga sembako yang dipicu oleh kenaikan harga BBM.
"Itu bukan solusi, karena nominal BLT yang diterima warga dengan melangitnya harga-harga di pasar tidak sebanding. Dengan kondisi itu, rakyat dipaksa untuk memilih lapar atau membeli dengan harga selangit," terang Cece Rahman.
Cece, yang mengaku lembaganya kerap menerima keluhan harga itu menegaskan, dana BLT yang diterima warga itu seharusnya bukan untuk barter dengan kenaikan harga BBM. Pasalnya, kendati dana itu dicairkan saat harga pasar stabil, belum tentu bisa mencukupi kebutuhan warga.
"Apalagi itu untuk barter kenaikan harga BBM. Ini akan menjadi masalah baru di daerah-daerah. Dan masalah ini akan bertambah dengan pemberian BLT tidak merata atau tidak sesuai peruntukannya," imbuhnya.
Fakta di lapangan, kerap kali BLT dibagikan kepada keluarga petugas di tingkat pemerintahan desa. Masalah lain yang timbul dari BLT adalah adanya pemotongan dana BLT, misalnya, dari Rp300 ribu yang diterima oleh penerima bisa sampai Rp250 ribu hingga Rp200 ribu.
"Point nya adalah pemerintah membatalkan rencana kenaikan BBM sebelum membuat masalah baru di level grassroot. Dan saya kira, pemerintah seharusnya membereskan kontrak dengan asing, yang menjadi pemicu kenaikan harga BBM," terang Cece.[ang]
Sumber :
http://www.inilahjabar.com/read/detail/1839850/blt-bukan-solusi-redam-kenaikan-harga-sembako
Tidak ada komentar:
Posting Komentar